Lawatan Jokowi ke 3 Negara ASEAN, Ekonom Nilai Bisa Kerek Investasi Masuk

Lawatan Jokowi ke 3 Negara ASEAN, Ekonom Nilai Bisa Kerek Investasi Masuk

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui melakukan lawatan kenegaraan ke tiga negara di ASEAN yakni Filipina, Vietnam dan diakhiri dengan kunjungan ke Brunei Darussalam.

Dalam lawatan ke tiga negara tersebut, Jokowi membawa sejumlah oleh-oleh kesepakatan dan kerja sama antara Indonesia dengan masing-masing dari tiga negara tersebut.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, potensi perdagangan dan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan ketiga negara tersebut sangat besar. Pasalnya ketiga negara tersebut merupakan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Ia menjelaskan misalnya seperti Filipina yang memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,2% per tahun dalam lima tahun terakhir. Vietnam juga memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7,1% per tahun dalam lima tahun terakhir. Brunei Darussalam memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 3,5% per tahun dalam lima tahun terakhir.

“Potensi kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan ketiga negara tersebut juga sangat besar,” kata Yusuf dihubungi Kontan.co.id, Minggu (14/1).

Yusuf menuturkan kerja sama dengan negara-negara di ASEAN dapat mendorong ekonomi Indonesia terutama dalam mengerek investasi masuk. Hal tersebut karena ASEAN merupakan kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta memiliki pasar yang potensial untuk produk-produk Indonesia.

“Investasi dari negara-negara di ASEAN dapat membantu Indonesia untuk meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Yusuf.

Lebih lanjut, ketiga negara tersebut memiliki keunggulan komparatif di berbagai sektor ekonomi, yang dapat saling melengkapi dengan keunggulan komparatif Indonesia.

Yusuf menjelaskan Filipina memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, manufaktur, dan jasa. Vietnam memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, manufaktur, dan pariwisata. Brunei Darussalam memiliki keunggulan komparatif di sektor pertambangan, energi, dan jasa keuangan.

Menurutnya, kerja sama dengan negara-negara di ASEAN, termasuk Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam, sangat penting untuk mendorong ekonomi Indonesia.

“Hal ini karena ASEAN merupakan pasar yang potensial untuk produk-produk Indonesia. Selain itu, ASEAN juga merupakan kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,” jelasnya.

Yusuf mengatakan kerja sama dengan negara-negara di ASEAN dapat dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menambahkan bahwa yang dilakukan Jokowi dengan kesepakatan kerja sama dengan Vietnam, Filipina dan Brunei Darussalam merupakan permulaan.

Pasalnya, pendekatan bilateral kata Ronny harus ditindaklanjuti dengan jadwal pertemuan yang lebih intens dan diperluas dari G to G ke B to B. Hal tersebut untuk memperluas cakupan kerja sama keduanya.

“G to G toh terbukti baru melahirkan kerjasama perdagangan yang dikerjakan oleh BUMN. Jadi diperlukan jadwal lanjutan di mana skopnya bisa diperluas ke level B to B,” kata Ronny.

Sementara secara bilateral, baik dengan Philipina, Brunei, dan Vietnam, Ronny menyebut potensi kerja sama perdagangan dengan Indonesia cukup besar. Bahkan Indonesia selama ini sering mengimpor beras dari Vietnam.

“Jadi selama Jokowi dan pemerintah bisa berbagai fokus, tidak saja fokus ekspor ke negara besar seperti China, Amerika, Jepang, atau Uni Eropa, tapi juga fokus ke negara-negara tetangga, potensi Indonesia memperbesar volume perdagangan luar negeri sangat besar,” jelas Ronny.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, saat kunjungan di Filipina Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.

Pertemuan dengan Presiden Marcos Jr membahas beberapa hal. Di antaranya di bidang politik dan keamanan Presiden Jokowi dan Presiden Marcos Jr. sepakat untuk memperkuat kerja sama perbatasan, termasuk melalui patroli bersama.

Presiden Jokowi kata Retno menyampaikan pentingnya mendorong percepatan revisi Border Patrol Agreement, Border Crossing Agreement untuk mengatasi dinamika tantangan dan perubahan struktur. Kemudian mendorong penyelesaian batas landas kontinen antar kedua negara serta penguatan kerja sama pertahanan termasuk pengadaan alutsista.

Kemudian di bidang ekonomi, selama 5 tahun terakhir volume perdagangan kedua negara terus meningkat bahkan naik lebih dari 16% pada tahun 2022. Di mana angka perdagangan bilateral, jumlahnya sudah melampaui lebih dari US$ 10 miliar dengan surplus berada di pihak Indonesia.

“Bapak Presiden dan Presiden Marcos Jr. membahas isu perdagangan ini dan sepakat untuk terus saling membuka akses pasar baik untuk komoditas Filipina ke Indonesia maupun sebaliknya,” kata Retno.

Secara khusus, Retno menyebut Indonesia mengharapkan dukungan Filipina untuk meninjau kembali special safeguard measures terhadap produk kopi Indonesia sehingga kebijakan tersebut dapat segera dicabut.

Selain itu, Presiden Jokowi kata Retno juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Filipina pada BUMN Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur penting di Filipina serta mendorong percepatan groundbreaking North-South Commuter Railway Project.

Kemudian saat kunjungan bilateral ke Vietnam Retno mengatakan Indonesia dan Vietnam menghasilkan enam kesepakatan penguatan kerja sama.

Pertama di bidang perdagangan Presiden Jokowi dan PM Pham Minh Chinh menyambut baik tercapainya target perdagangan US$ 10 Miliar. Hal tersebut  ditindaklanjuti dengan kesepakatan untuk terus meningkatkan perdagangan serta meningkatkan perluasan akses pasar dan pengurangan hambatan perdagangan.

“Untuk mencapai hal tersebut, kedua pemimpin menyampaikan bahwa target perdagangan ke depan adalah lebih tinggi dari US$ 15 miliar pada tahun 2028,” kata Retno.

Kedua, di bidang investasi, Indonesia meminta dukungan PM Chinh untuk terus mendorong iklim investasi yang kondusif yang mengutamakan aspek pelindungan terhadap investor, terutama investor dari Indonesia.

Hal tersebut berkaca pada banyaknya investor Indonesia yang sudah beroperasi di Vietnam. “Dan ini menunjukkan keberpihakan Bapak presiden terhadap para Investor Indonesia yang melakukan kegiatan di luar negeri,” imbuh Retno.

Ketiga, pada bidang ketahanan pangan Retno mengatakan Presiden Jokowi dan PM Chinh sepakat untuk mendorong kerja sama pertanian melalui kerja sama komoditas pangan strategis termasuk penelitian, pengendalian mutu dan smart farming.

Keempat, pembahasan  mengenai kerja sama perikanan. Di mana Indonesia mengapresiasi atas meningkatnya ekspor sektor perikanan ke Vietnam hingga hampir dua kali lipat pada tahun 2022.

“Bapak Presiden dan PM Chinh juga sepakat pentingnya upaya bersama untuk terus mendorong kolaborasi dan investasi termasuk untuk kemajuan industri perikanan dan upaya untuk pemberantasan IUU fishing,” kata Retno.

Kelima, pertemuan bilateral tersebut juga membahas mengenai kerja sama energi terbarukan. Retno mengatakan, Indonesia dan Vietnam sepakat bahwa kolaborasi antara negara ASEAN amat krusial untuk mencapai kemandirian di sektor ini.

Keenam, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Chinh menyepakati untuk terus bekerja sama menyelesaikan pekerjaan rumah ASEAN, termasuk dalam menyelesaikan krisis di Myanmar.

Adapun di lawatan ke negara ASEAN terakhir yakni di Brunei Darussalam Presiden Jokowi berharap para pengusaha asal Brunei Darussalam dapat merealisasikan minatnya untuk berinvestasi di IKN. Presiden menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif bagi para investor di IKN baik berupa super tax deduction, tax holiday, hingga pembebasan bea masuk.

“Saya berharap minat investasi dari Your Highness dapat segera direalisasikan,” kata Jokowi.

Ia menjelaskan, pemerintah Indonesia akan membangun IKN sebagai kota hutan yang pintar dengan 70% area sebagai area hijau dan 80% transportasi merupakan transportasi publik yang berbasis energi hijau.

“Ini adalah komitmen untuk terus menjaga Pulau Kalimantan, Borneo, sebagai paru-paru dunia yang memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, juga menciptakan magnet ekonomi baru,” imbuh Jokowi.