,Kita Fight Bu, Ahok Rela Keluar dari PT Pertamina Meski Dicegah Megawati,Sempat Dituding Bodoh

TRIBUNTRENDS.COM – Relakan gaji dan bonus besar, Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok keluar dari PT Pertamina.

Karena keputusannya ini, Ahok pun sempat dituding bodoh.

Padahal Megawati sempat mecegahnya, namun Ahok ingin berjuang.

Ahok mengaku sempat dituding bodoh karena memutuskan mengikuti Megawati pada Pilpres 2024, bukan Joko Widodo selaku presiden yang berkuasa.

Selain itu, anak-anaknya juga masih kecil sehingga membutuhkan banyak biaya.

Di sisi lain, ia juga bisa mendapatkan bonus yang besar dari keuntungan yang berhasil dicapai PT Pertamina.

Namun, ia tetap memutuskan mundur dan membantu kampanye Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Saya harus keluar karena satu-satu, saya tidak mau keluar, saya egois, saya tidak mau perjuangkan Ganjar dan Mahfud,” tutur Ahok.

“Ini memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Makanya saya harus keluar untuk melakukan perjuangkan ini. Itu sih sebetulnya,” lanjutnya.

Ahok (BTP) disebut bodoh karena tinggalkan jabatan di PT Pertamina. (Kolase Tribunnews.com)

Sempat dilarang keluar oleh Megawati

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sempat dilarang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina.

Ahok menuturkan, pada satu waktu dirinya menemui Megawati dan meminta izin untuk ikut kampanye memenangkan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sebab, dengan jabatannya di PT Pertamina ia tidak diperbolehkan ikut kampanye.

“Kita fight Bu, walaupun secara teori kita tidak berkuasa ya.

Lalu Ibu (Megawati) bilang gini ‘jangan, Pak Ahok ditugaskan jaga Pertamina’,” kata Ahok dalam acara Deklarasi Relawan Ahokers di Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

Ahok lantas mencermati upayanya menjaga keuangan perusahaan minyak negara.

Setelah memastikan sistem pengawasan perusahaan itu aman ia baru mengundurkan diri.

Di antaranya, kata Ahok, dengan memangkas anggaran pengadaan barang dan jasa minimal 50 persen pada tahun ini.

Hal itu baru bisa diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Namun, RUPS ternyata ditunda sehingga kemunduran dirinya baru terlaksana beberapa waktu terakhir.

“Tahun ini saya minta direksi minimal 50 persem harus dipotong semua anggaran pengadaan barang. Lalu mereka tawar menawar 45-46 (persen) deh, kenapa? Takut enggak nyampai 50 (persen) potong bonus, termasuk bonus saya dipotong,” tutur Ahok.

Ahok mengeklaim, selama empat tahun menjabat Komisaris Utama PT Pertamina pihaknya berhasil melakukan optimalisasi anggaran.

Di antaranya dilakukan dengan penghematan, menghindari kerugian, dan meningkatkan pendapatan.

“Termasuk menghindari kerugian, itu sudah Rp 4,5 miliar dolar (Amerika Serikat), dan Pertamina dalam sejarahnya ketika harga minyak begitu mahal, tidak pernah mengalami keuntungan terbesar dalam sejarah pertamina tahun 2022 itu Rp 3,6 atau Rp 3,7 miliar dolar,” tutur Ahok.

Megawati Soekarnoputri berapi-api dalam kampanye bertemakan Konser Salam Metal di GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024). (Kompas tv)

Berapa gaji Ahok per Bulan jadi Komut PT Pertamina?

Ahok baru-baru ini menegaskan kabar yang beredar mengenai gaji yang ia diterima di PT Pertamina tembus Rp 8,3 miliar per bulan adalah tidak benar.

Dia mengaku mendapatkan gaji 45 persen dari Direktur Utama.

“Nggak benarlah (miliaran). Saya dapat 45 persen dari penghasilan Dirut,”ujarnya.

Menurutnya, gaji yang diterima sekitar Rp 170 juta per bulan.

Ia mengaku juga mendapat bonus di mana bonus itu 1 persen dari keuntungan perusahaan yang dibagi ke seluruh Direksi, Komisaris hingga level VP.

“Gaji Rp 170 jutaan per bulan. Jika ada sunting ada bonus tantiem 1 persen dari keuntungan dibagi untuk seluruh Direksi, Komisaris dan seluruh manajemen SVP VP Manager dll,” jelasnya.

Ahok menambahkan jumlah gaji yang diterima juga tampak di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Ya. Bisa lihat di LHKPN kami dan bonus yang ditulis itu dasarnya 1 persen dari keuntungan tetapi dibagi buat direksi sampai SVP VP Manager sampai Komisaris. Dan Komisaris dapatnya hanya 45 persen dari bonus Dirut,” ucapnya.

Sistem Penggajian Direksi dan Komisaris PT Pertamina

Dalam laporan keuangan perseroan tahun 2021, Pertamina tercatat memiliki 7 orang komisaris dan 6 orang direksi.

Jika menilik dair kompensasi yang dibayar dan terutang pada manajemen kunci dan Dewan Komisaris Pertamina pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 masing-masing sebesar US$ 14,77 juta atau Rp 221,5 miliar (kurs Rp 15.000) dan US$ 16 juta atau sekitar Rp 240,7 miliar.

Adapun struktur komponen remunerasi yang diberikan kepada dewan komisaris dan direksi terdiri dari gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem/insentif kinerja. Khusus gaji, gaji direktur utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku RUPS Pertamina.

Gaji anggota direksi lainnyya ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan, yaitu sebesar 85 persen dari gaji direktur utama.

Honorarium komisaris utama adalah sebesar 45 persen dari gaji direktur utama, wakil komisaris utama 42,5 persen dari direktur utama, dan anggota dewan komisaris ialah 90 persen dari honorarium komisaris utama.

Selain menerima gaji, direksi dan komisaris menerima tunjangan. Bagi direksi, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan. Sedangkan, dewan komisaris menerima tunjangan hari raya, tunjangan transportasi dan asuransi purna jabatan.

Namun, bila dibagi secara merata dengan perhitungan kompensasi yang ada di laporan keuangan tahunan perusahaan, maka perhitungannya US$ 14,77 juta (Rp 221,5 miliar) dibagi 6 orang, setiap direksi mendapatkan sekitar Rp 36,9 miliar per tahun atau Rp 3 miliar per bulan pada tahun 2021 tersebut.

Sedangkan untuk komisaris mendapatkan US$ 16 juta atau sekitar Rp 240,7 miliar dibagi 7 orang, maka setiap komisaris mendapat Rp 34,3 miliar per tahun atau sekitar Rp 2,8 miliar per bulan.

Bandingkan dengan sistem Penggajian di PLN

Berdasarkan laporan keuangan PLN tahun 2021, jumlah kompensasi Dewan Komisaris PLN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 68,6 miliar.

Sedangkan jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 159,5 miliar.

PLN sendiri memiliki 7 orang dewan komisaris dan 10 orang dewan direksi.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi PLN ini diberikan perusahaan sebagai imbalan kerja jangka pendek.

Sama seperti PT Pertamina, adapun struktur komponen remunerasi yang diberikan kepada dewan komisaris dan direksi terdiri dari gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem/insentif kinerja.

Jika bila dibagi secara merata dengan perhitungan kompensasi yang ada di laporan keuangan tahunan perusahaan, maka perhitungannya Rp 158.590.000.000 dibagi 10 orang, setiap direksi mendapatkan Rp 15,85 miliar per tahun atau Rp 1,3 miliar per bulan.

Sedangkan untuk komisaris mendapatkan Rp 68.679.000.000 dibagi 7 orang, maka setiap komisaris mendapatkan Rp 9,8 miliar per tahun atau Rp 817 juta per bulan.

(*/tribun-medan.com)

Diolah dari artikel Tribun-Medan.com.