Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ratas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, pemilihan umum (pemilu) 2024 menjadi puncak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena menurut Hasto, Pemilu 2024 yang didambakan menjadi pesta demokrasi berubah menjadi ajang nepotisme besar-besaran dari Jokowi.

“Bagaimana Pemilu 2024 khususnya Pilpres yang didambakan menjadi legacy dari Presiden Jokowi tapi ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power dari Presiden,” katanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2024).

Hasto juga menyebut, nepotisme yang dipertontonkan Jokowi dengan melanggengkan putra sulungnya melanggeng sebagai calon wakil presiden (cawapres) adalah upaya memperpanjang kekuasaan.

Sebab itu juga, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri masih belum bertemu dengan Jokowi meskipun dalam momentum lebaran.

Hasto mengatakan, anak ranting PDI-P menginginkan Megawati bertemu dengan kalangan bawah PDI-P terlebih dahulu.

“Biar bertemu dengan anak ranting dulu karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri,” imbuh dia.

Hasto juga menyinggung rencana pertemuan Megawati dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden pemenang pemilu, Prabowo Subianto.

Ia menyebut pertemuan dua tokoh politik senior itu akan terlaksana setelah sidang sengketa Pilpres 2024 selesai baik permohonan di Mahkamah Konstitusi maupun gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Tetapi kita juga sangat memahami bagaimana Ibu Mega, PDI Perjuangan, memegang prinsip-prinsip yang fundamental, bagaimana Terkait dengan kecurangan Pilpres yang diproses melalui mahkamah konstitusi, ada juga sidang terkait dengan PTUN sehingga tentu saja momentum kalau pertemuan setelah seluruh tahapan-tahapan itu dilakukan,” tandasnya.