Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dalam Pemilu, Ketua BEM Unpad: Memalukan!

foto

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran atau BEM Unpad 2023, Mohamad Haikal Febriansyah memberikan tanggapan terkait penyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang menyebut presiden dapat memihak dan boleh kampanye dalam pemilu. Haikal menganggap apa yang dinyatakan Jokowi itu adalah hal yang memalukan.

“Pernyataan Jokowi itu memalukan mengingat posisinya sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Selama ini kita kerap mendengar himbauan terkait ASN dan aparat negara yang dituntut harus netral tapi justru orang yang paling tinggi kekuasaannya dalam pemerintahan justru mengatakan dia boleh untuk melakukan kampanye. Itu kan kontradiksi dengan apa yang dia arahkan kepada bawahannya,” kata Haikal kepada Tempo.co, ketika dihubungi pada Sabtu, 27 Januari 2024.

Hal itu, bagi Haikal, menjadi aneh ketika aparat negara yang kerap menggembar-gemborkan pemilu damai, tapi presiden sendirilah yang membuatnya berpotensi tidak damai. Menurutnya, apabila Jokowi mempertontonkan keberpihakan, hal itu bisa menimbulkan percikan yang bisa menyebabkan perpecahan.

Belakangan dalam penjelasan lanjutan pada sebuah keterangan yang disiarkan lewat YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menggunakan Pasal 299 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 untuk mendukung pernyataanya.

Padahal, menurut Haikal, Pasal 282 pada UU Pemilu yang sama melarang pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negara, serta kepala desa membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Pasal 283 dalam aturan itu juga melarang pejabat negara mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan peserta pemilu.

“Jadi jika Jokowi mau berkampanye dan mendukung salah satu paslon, ia harus mundur dari atau setidaknya cuti dari jabatannya,” kata Haikal.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyatakan presiden dapat memihak dan presiden boleh kampanye dalam pemilu. Tak hanya presiden, dia mengatakan menteri juga diperbolehkan memihak dan berkampanye asalkan tidak menyalahgunakan fasilitas negara.

“Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh,” kata Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.

Ketika ditanya apakah dirinya berpihak dalam pemilu 2024, Jokowi di Halim bertanya balik kepada wartawan. “Saya tanya, memihak nggak?” katanya disusul senyum simpul. Ia mengingatkan lagi yang penting tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi sendiri hingga kini tidak pernah terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024, yang diikuti oleh putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, pasangan Capres dari Koalisi Indonesia Maju.

Pilihan Editor: Ridwan Kamil Klaim Terima Aspirasi Mahasiswa Jawa Barat Bergerak untuk Prabowo, Ketua BEM Unpad: Aksinya Bayaran