CATAT Ini Golongan Masyarakat yang Harus Netral,Dilarang Ikut Kampanye Pemilu 2024,Ada Sanksinya

TRIBUNTRENDS.COM – Wajib diketahui, ini golongan masyarakat yang harus netral jelang pemilu 2024.

Selain itu, para masyarakat yang termasuk dalam golongan ini dilarang ikut kampanye.

Ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada individu yang melanggar.

Masa kampanye Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 dimulai hari ini, Selasa (28/11/2023).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengatur kegiatan kampanye dilakukan secara serentak.

Aturan itu tertera dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilu 2024.

Prabowo Subianto – Ganjar Pranowo – Anies Baswedan. (KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D/Fristin Intan Sulistyowati/Kristianto Purnomo)

Ada beberapa hal yang dilarang dilakukan para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di masa kampanye.

Termasuk dilarang menempelkan bahan kampanye berupa selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, kalender, dan atribut kampanye lainnya di tempat umum, mengutip kpu.go.id.

Tempat umum yang dimaksud adalah tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan (meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi), gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, serta taman dan pepohonan.

Tempat umum juga termasuk halaman, pagar, dan tembok, begitu pun berlaku untuk larangan pemasangan alat peraga kampanye seperti reklame, spanduk dan umbul-umbul, mengutip kpu.go.id.

Larangan lainnya yakni:

– Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

– Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

– Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon atau peserta pemilu lain

– Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat

– Mengganggu ketertiban umum

– Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu lain

– Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye pemilu peserta pemilu

– Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan

– Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan

– Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu

– Untuk pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri

Larangan berikutnya diberlakukan pula dalam kegiatan kampanye yang mengikutsertakan:

Calon Presiden RI, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. (Kolase Tribunnews)

– Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi

– Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan

– Gubernur, deputi geburnur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia

– Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

– Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural

– Aparatur Sipil Negara

– Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

– Kepala desa

– Perangkat desa

– Anggota badan permusyawaratan desa

– Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

– Pelaksana kampanye pemilu atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta

– Tidak menggunakan hak pilihnya

– Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah

– Memilih pasangan calon tertentu

– Memilih partai politik peserta pemilu tertentu

– Memilih calon anggota DPD tertentu

Simak larangan lengkap di link berikut ini >>>> link

Sanksi

Menurut Pasal 493 UU Pemilu, pelaksana atau tim kampanye yang mengikutsertakan pihak-pihak tersebut dalam tim kampanye bisa disanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Sementara itu, para pejabat yang turut serta dalam tim kampanye pemilu bisa dipidana penjara maksimal dua tahun dan denda puluhan juta rupiah.

“Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peraditan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubenur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/ atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara pding lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah),” bunyi Pasal 522 UU Pemilu.

Pasangan capres cawapres Anies – Muhaimin dan Ganjar – Mahfud saat pengundian dan penetapan nomor urut pasangan, Selasa (14/11/2023). Isi pantun Cak Imin dan Mahfud MD yang jadi alasan kedua cawapres ini dilaporkan. Bawaslu menyebut akan dikaji dugaan pelanggarannya (Tribunnews.com/Jeprima)

Jadwal Pemilu 2024

Pendaftaran capres dan cawapres Pilpres 2024 berlangsung hingga 25 Oktober 2023. Setelah itu, akan memasuki masa kampanye. Berikut jadwal Pemilu 2024:

14 Juni 2022 – 14 Juni 2024 Perencanaan Program dan Anggaran

14 Juni 2022 – 14 Desember 2023 Penyusunan Peraturan KPU

14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023 Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih

29 Juli 2022 – 13 Desember 2022 Pendafatran dan Verifikasi Peserta Pemilu

14 Desember 2022 – 14 Februari 2022 Penetapan Peserta Pemilu

14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023 Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

6 Desember 2022 – 25 November 2023 Pencalonan DPD

24 April 2023 – 25 November 2023 Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

19 Oktober 2023 – 25 November 2023 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

28 November 2023 – 10 Februari 2024 masa Kampanye Pemilu

11 Februari 2024 – 13 Februari 2024 Masa Tenang

14 Februari 2024 – 15 Februari 2024 Pemungutan dan Penghitungan Suara

15 Februari 2024 – 20 Maret 2024 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota Pengucapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten/kota disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi Pengucapan Sumpah/Janji DPRD provinsi

1 Oktober 2024 Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD

20 Oktober 2024 Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden

Itulah pejabat dan pihak yang dilarang ikut kampanye Pemilu 2024. Semoga Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang menghasilkan pemimpin berintegritas tinggi demi kemajuan Indonesia.

(Tribunnews.com/Garudea PrabawatiWartakota)

Diolah dari artikel Tribunnews.com dan Wartakota