Dukung Transformasi Ekonomi dan Layanan Dasar, Kemenkeu Paparkan 5 Arah Pembangunan Infrastruktur 2024

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur untuk mendorong kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.

KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.

Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin (27/11/2023), Kemenkeu menerangkan, salah satu upaya tersebut adalah merumuskan arah lima arah kebijakan infrastruktur dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi.

Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, terutama dalam aspek konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

Saat ini, kendala dalam pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program prioritas lainnya menambah kompleksitas dalam memastikan ketersediaan lahan yang memadai untuk pembangunan infrastruktur.

Pemecahan masalah terkait pengadaan lahan akan menjadi kunci untuk mengakselerasi penyelesaian proyek prioritas dan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penyediaan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan juga menghadapi hambatan yang signifikan. Hal ini terjadi karena belum optimalnya pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik yang merata dan berkelanjutan.

“Diperlukan upaya serius dalam mengembangkan sumber daya energi baru terbarukan (EBT) dan pemanfaatan energi ramah lingkungan (green energy) agar kebutuhan energi dapat terpenuhi sambil menjaga keberlanjutan alam,” tulis Kemenkeu.

Kedua, prioritas diberikan pada penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan.

Pemenuhan layanan dasar yang diperlukan adalah perluasan penyediaan akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau, serta pemenuhan air minum dan sanitasi berkualitas.

“Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan strategis akan menjadi landasan utama untuk menjamin kehidupan yang sehat dan produktif bagi masyarakat,” tulis Kemenkeu.

Ketiga, mendukung percepatan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara secara bertahap dan berkelanjutan menjadi tujuan utama untuk pemerataan pembangunan.

Pembangunan konektivitas dirancang untuk menghubungkan antarwilayah, mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan mengoptimalkan potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan pembangunan kawasan IKN.

Tantangan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas dan transportasi fokus pada percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan jalan tol.

Hal itu mencakup pengembangan sistem jaringan jalan nasional terintegrasi yang melibatkan peningkatan kapasitas bandara, fasilitas pelabuhan, layanan angkutan laut, dan prasarana perkeretaapian.

Keempat, pemerataan dan penguatan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung transformasi digital.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan digital dan membuat semua orang terhubung secara digital.

Dalam era digital, infrastruktur TIK menjadi elemen penting, tetapi masih dihadapkan pada sejumlah hambatan.

“Penuntasan infrastruktur digital dan pemanfaatan TIK belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T),” tulis Kemenkeu.

Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi layanan digital yang mendukung ekonomi digital, stabilitas layanan publik, dan digitalisasi pemerintahan agar manfaat TIK dapat merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kelima, mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur.

Melalui penetapan arah kebijakan pembangunan infrastruktur tersebut, anggaran infrastruktur 2024 diarahkan mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Anggaran pembangunan infrastruktur 2024

Pemerintah telah menyusun alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur 2024 yang digunakan secara strategis untuk menghasilkan output yang konkret.

Pada sektor layanan dasar dan pangan, pembangunan rumah susun dan khusus ditargetkan 6.032 unit, dengan tambahan rehabilitasi sarana pendidikan dasar dan menengah sebanyak 613 unit sekolah.

Kemudian, pemerintah akan membangun sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan kapasitas 2.270 liter/detik serta merehabilitasi dan membangun jaringan irigasi seluas 4.000 hektar (ha) dan 38.000 ha yang akan dibangun dan direhabilitasi.

Di bidang konektivitas dan transportasi, anggaran difokuskan pada pembangunan jalan baru sepanjang 271,2 kilometer (km), jalan tol beroperasi sepanjang 50,8 km, dan konstruksi jalur kereta api secara kumulatif sepanjang 7.451 kilometer spoor (km’sp).

Pembangunan jembatan baru dengan total panjang 4.796,2 meter (m), serta konstruksi flyover, underpass, dan terowongan sepanjang 2.231,1 m menjadi bagian integral dari upaya peningkatan konektivitas.

Tak hanya itu, investasi melibatkan pembangunan 21 lokasi bandara baru dan 36 pelabuhan penyeberangan baru.

Di sektor energi dan ketenagalistrikan, anggaran dirancang untuk melanjutkan  proyek seperti pembangunan pipa transmisi gas bumi tahap I (Ruas Cirebon–Semarang).

“Ada juga pembangunan bendungan ditargetkan selesai 16 unit dan pemasangan listrik baru untuk 80.000 rumah tangga,” tulis Kemenkeu.

Sementara itu, infrastruktur TIK didukung investasi dalam sistem siaran digital sebanyak 62 unit, penyediaan akses internet baru di 30 lokasi, dan operasional proyek SATRIA.

Pembangunan infrastruktur TIK itu bertujuan menyediakan kapasitas satelit (leased capacity satellite) tahap I dan 2 sebesar 29,7 Gbps.

“Dengan alokasi anggaran yang mendalam dan rinci, diharapkan bahwa output dari proyek-proyek ini akan secara efektif mendukung transformasi ekonomi, menciptakan pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia,” tulis Kemenkeu.