Soal Peluang Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Saya S, kalau Pakai XL Kurang Bagus

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tidak banyak berkomentar mengenai peluang dirinya menduduki kursi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

Ia menyampaikan, setiap orang punya hak untuk maju dan menduduki pucuk pimpinan Partai Golkar selama memenuhi syarat.

“Setiap orang, warga negara dan kader Golkar yang memenuhi syarat kan punya hak. Baguslah, kalau mereka calonkan si A, si B, si C. Itu bagus,” kata Bahlil setelah menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2024).

Bahlil lantas menganalogikan ukuran baju yang menyiratkan bahwa setiap orang punya ukuran dan posisinya masing-masing.

“Saya tahu ukur baju. Ukuran baju saya S. kalau pakai XL, kurang bagus. Bahwa nanti badan saya gemuk pada waktunya, itu soal lain,” ujar dia.

Ia mengaku akan mengikuti dinamika yang berjalan seperti air mengalir.

Intinya, kata dia, pertemuannya dengan Presiden Jokowi di hari pertama cuti bersama adalah untuk membahas investasi.

Masalah tampuk kepemimpinan Partai Golkar tidak turut dibahas dan menjadi agenda hari ini.

“Enggak, enggak ada. Saya Menteri Investasi bukan menteri Golkar,” kata dia.

Nama-nama besar menghiasi papan calon ketua umum Partai Golkar.

Selain Bahlil, muncul isu Presiden Joko Widodo digadang-gadang menjadi ketua umum Partai Golkar berikutnya.

Usulan agar Jokowi menakhodai Golkar salah satunya diajukan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam yang menganggap rekam jejak Jokowi merepresentasikan ideologi karya kekaryaan Partai Golkar.

Namun demikian, usul tersebut nampaknya akan terbentur oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar sendiri.

Di sisi lain, sejumlah kader juga menyuarakan nama Airlangga Hartarto kembali memimpin.

Rencana mengusung Airlangga sebagai ketua umum akan diputuskan secara resmi dalam rapat kerja nasional Majelis Pertimbangan Ormas MKGR pada Juli 2024.