Polda Jateng Panggil Seluruh Kades di Karanganyar, IPW Khawatir Ada Muatan Politik

Polda Jateng Panggil Seluruh Kades di Karanganyar, IPW Khawatir Ada Muatan Politik

jateng.jpnn.com, SEMARANG – Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kepala desa (kades) di Kabupaten Karanganyar.

Pemeriksaan itu merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat soal dugaan korupsi yang dilakukan kades se-Kabupaten Karanganyar.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan pihaknya mempertanyakan permintaan keterangan secara serempak terhadap seluruh kades tersebut oleh Polda Jateng.

“Ini baru pertama kali terjadi Polda memanggil serentak seluruh kades dalam kaitan pertanggungjawaban dana desa,” katanya, Senin (27/11).

Dia mengatkan pemanggilan ini menimbulkan kejanggalan, apalagi menjelang Pemilu 2024, dan Jawa tengah yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah kantong suara PDIP.

“Dikhawatirkan ada penilaian politis dalam pemeriksaan oleh Polda Jateng,” ujarnya.

Kejanggalan yang dia temukan salah satunya adalah mengenai surat pemberitahuan klarifikasi adanya dugaan korupsi oleh kades tidak langsung diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditreskrimsus Polda Jateng justru melayangkan surat panggilan itu melalui kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karanganyar.

Menerima surat dari Polda Jateng tersebut, kepala Dinas PMD Karanganyar langsung mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh camatnya.

“Kemudian para camat pun mengeluarkan surat dengan perihal yang sama kepada para kepala desa untuk diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Jateng,” kata Sugeng.

IPW pun menilai pemanggilan terhadap seluruh kades di Karanganyar itu melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang mengusung falsafah anggota Polri harus profesional, prosedural, dan proposional.

“Pemanggilan tersebut seharusnya dilakukan terhadap orang per orang yang menjabat kepala desa sebagai pertanggungjawaban atas dugaan pidana,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kalau pun semua kepala desa di Kabupaten Karanganyar itu terindikasi adanya pidananya maka juga dilakukan pemeriksaan satu persatu. “Tidak serentak pada hari yang sama,” ujarnya.

IPW pun mendorong Polda Jateng menunda proses penyelidikan dugaan korupsi dana desa terhadap kepala desa tersebut sampai tahapan Pemilu 2024 berakhir.

“Dengan demikian, perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang netralitas polisi dalam Pemilu 2024 terimplementasikan,” pungkas Sugeng.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan penyidik batal memintai keterangan terhadap seluruh kades di Kabupaten Karanganyar yang diduga terlibat perkara korupsi.

Pemeriksaan dugaan kasus korupsi mengenai pelaksanaan kegiatan sarana prasarana (sarpras) perdesaan yang bersumber dari dana Bantuan Provinsi (Banprov) Jateng tahun anggaran 2020 dan 2021 itu dijadwalkan ulang.

“Karena ada giat (kegiatan lain, red), penyidik krimsus yang menangani dijadwal ulang atau reschedule,” kata Kombes Satake saat dikonfirmasi melalui pesan WhatApps, Senin (27/11).

Kombes Satake tidak menjelaskan secara rinci waktu pemeriksaan ulang yang akan dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng. (JPNN)