Survei Indopol: Imbas Putusan MK, Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintahan Jokowi Merosot

Survei Indopol: Imbas Putusan MK, Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintahan Jokowi Merosot

jpnn.com, JAKARTA – Lembaga survei Indonesia Political (Indopol Survey) merilis hasil survei nasional tentang sikap publik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 dan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menjelang Pemilu 2024.

Hasilnya, 47,42 persen publik menyatakan setuju bahwa majunya Gibran Rakabuming Raka setelah Putusan MK No 90 melahirkan politik dinasti, sementara yang tidak setuju hanya 28,15 persen.

“Sebanyak 66,77 persen publik juga percaya adanya politik dinasti dan menganggap bahwa politik dinasti adalah hal yang tidak baik dalam sistem politik Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto dalam keterangannya, Senin (27/11).

Menurut Ratno, kondisi inilah menurut publik dalam temuan survei adalah salah satu bentuk intervensi kekuasan atau penguasa terhadap penyelenggara hukum di Indonesia.

Hasil survei Indopol juga menunjukkan setelah Putusan MK Nomor 90 dan Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) soal dugaan pelanggaran etik Majelis Hakim MK terkait putusan syarat pendaftaran capres-cawapres memperparah kondisi buruknya penegakan dan penyelenggara hukum di Indonesia.

Hal ini ditunjukkan dalam survei ini, ada 51,45 persen publik tidak setuju dengan putusan MK terkait perubahan syarat capres-cawapres 2024 tersebut, dan yang menyatakan setuju hanya sebesar 19,92 persen.

“Alasan publik tidak setuju, karena keputusan MK tersebut penuh dengan unsur politis karena memberikan karpet merah anak presiden, keputusan MK tersebut mencederai rasa keadilan hukum di Indonesia, dan karena keputusan MK tersebut tidak etis dalam penyelenggaraan negara karena penuh dengan praktek nepotisme (ketua MK adalah paman Gibran dan adik ipar Presiden Jokowi),” paparnya.

Dalam survei ini menunjukkan ada 46,69 persen publik setuju Ketua MK Anwar Usman dinyatakan bersalah oleh MKMK, dan yang tidak setuju sebesar 21.13 persen.

Indopol juga memaparkan dampak putusan MK Nomor 90 menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi.

Terungkap, dari 76,94 persen pada Oktober 2023 menjadi 58,54 persen di November 2023 ini.

“Begitu juga tren kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan sejak bulan Juni 2023 sebesar 11,61 persen di bulan November 2023 (64,68 persen menjadi 53,07 persen),” ungkap Ratno Sulistiyanto.

Hasil survei Indopol juga menunjukkan bahwa keputusan publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia juga menurun 7,2 persen sejak Juni 2023 atau dari 60,48 persen menjadi 53,3 persen.

Begitu pula dengan pelaksanaan Demokrasi di Indonesia mengalami tren menurun sejak Juni 2023 sebesar 6,29 persen atau dari 74,11 persen menjadi 67,82 persen.

Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin juga merosot pada November ini, yakni pada bidang pembukaan lapangan kerja (49,76 persen) serta penanganan pengangguran dan kemiskinan (49,44 persen).

“Poin penting dalam temuan survei ini adalah bahwa kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum akhir akhir ini sedang tidak baik-baik saja, ada 84,67 persen publik setuju dengan pendapat tersebut,” ungkap Ratno Sulistiyanto.

Survei Indopol tersebut dilakukan pada 6-12 November 2023 dengan melibatkan 1.250 responden yang diambil secara acak dan proporsional di 38 provinsi dengan kriteria minimal telah berusia 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki hak pilih dalam Pemilu.

Pengambilan sampel dengan cara multistage random sampling dengan margin of error survei +/- 2,85% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. (mar1/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: